Hal ini dimulai dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal tahun 2022 terhadap mantan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi dan sejumlah Pejabat daerah lainnya, dari tingkat Lurah, Camat sampai ke Kepala Dinas Pemerintah Kota Bekasi.
“Namun ada satu hal yang aneh, ketika Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Reny Hendrawati mengembalikan sejumlah uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah uang itu dikembalikan Reny saat diperiksa sebagai saksi oleh penyidik di Gedung Merah Putih KPK, pada Kamis, 17 Februari 2022,” ujar Ketua Komisioner Intelektual Bekasi Bersatu (KIBB), Fransiskus Leonardo, Kamis (3/3/2022).
Leo – sapaan akrab Fransiskus Leonardo yang merupakan Aktivis Bekasi menambahkan, perihal inilah yang menjadi tanda tanya kami sebagai masyarakat Kota Bekasi, uang yang dikembalikan oleh Sekda ini uang apa? Kalau dilihat dari yang dikembalikan oleh Sekda, saya menduga uang itu uang gratifikasi sepertinya?
“Coba kalau kita runtut waktu, pada saat eks Walikota Bekasi Rahmat Effendi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 5 Januari 2022, dan uang yang dikembalikan oleh Sekda pada tanggal 17 Februari 2022, kalau dilihat dari hitungan sudah 43 hari berdasarkan hitungan Kalender, dan itupun mungkin menurut saya sudah lebih dari 43 hari sejak uang itu diberikan kepada Sekda Kota Bekasi, kali iyaa,” cetus Leo sambil tertawa.
Leo menambahkan, kalau kita mengacu pada Pasal 12B dan 12C UU Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatur mengenai delik gratifikasi mengatur ancaman pidana bagi setiap Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang menerima segala bentuk pemberian yang tidak sah dalam pelaksanaan tugasnya, atau yang diistilahkan sebagai gratifikasi yang dianggap suap dan tidak melaporkannya pada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja.
“Hal inikan sudah jelas bila kita melihat pada Undang-undang di Republik ini, Sekda Kota Bekasi baru mengembalikan setelah 43 hari bahkan lebih pasca ditetapkannya eks Walikota Bekasi sebagai tersangka,” tegas Leo.
Untuk itu, hal tersebut sungguh sangat janggal pula bila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menetapkan tersangka terhadap Sekda Kota Bekasi itu, artinya KPK mengangkangi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan menurut ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana.
Terpisah, Sekretaris BAS (Brigade Anak Serdadu) Bekasi Raya, Agung Ragil turut menyampaikan bahwa dari kejadian pengembalian uang yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Reny Hendrawati mengembalikan uang ke KPK saat diperiksa sebagai saksi oleh Tim Penyidik di Gedung Merah Putih KPK, pada Kamis, 17 Februari 2022 yang sudah banyak diberitakan di media massa yang viral juga, masa iyaa Bapak Menteri Dalam Negeri atau staffnya, Bapak Gubernur serta Bapak PLT. Walikota Bekasi tidak melihat atau membaca sih terkait polemik uang yang di kembalikan oleh Sekda Kota Bekasi ke KPK?
“Kalau kita melihat dari Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2018 Tentang Pejabat Sekretaris Daerah, pada Pasal 6 soal Sekda yang diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan pada poin e. memiliki rekam jejak jabatan, Integritas, dan moralitas yang baik dan yang diaminkan pula pada Permendagri No. 91 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Sekda pada poin f. Kalau melihat pada poin ini, dengan uang yang di kembalikan Sekda ke KPK merupakan sudah menjadi hal yang berbalik atau bobrok pada integritas serta moralitas yang saat ini di jabat oleh Sekda Kota Bekasi,” terang Ragil.
Untuk itu, sambungnya, saya mewakili Masyarakat Kota Bekasi meminta dan mendesak kepada Bapak Ridwan Kamil Selaku Gubernur Jawa Barat yang mewakili Pemerintah Pusat (Kemendagri) serta Bapak Tri Adhianto selaku PLT. Walikota Bekasi untuk segera Mencopot Jabatan Reny Hendrawati selaku Sekda Kota Bekasi karena diduga telah melupakan sumpah jabatannya dan bobroknya Integritas serta moralitasnya sebagai Sekda.
“Dan hal ini sungguh sudah sangat mempermalukan wajah Kota Bekasi. Karena Gubernur, Bupati/Walikota dapat mengganti Sekda setiap bulan jika Sekda bekerja tidak professional. Apabila hal tersebut tidak diindahkan, kami tidak segan untuk turun kejalan menyampaikan aspirasi kami selaku Masyarakat Kota Bekasi,” tutup Ragil dengan nada tegas. (Red)
