Dapet Saweran Rp 1 Juta, Ustuchri: Kita Dorong Anggaran Buat RW Siaga Covid-19 Agar Terealisasi

  • Whatsapp
Ahmad Ustuchri
banner 468x60

LINGKAR INDONESIA – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Ahmad Ustuchri mengungkapkan bahwa Legislatif mendorong Anggaran dana insentif buat seluruh Rukun Warga (RW) sebesar Rp 1 juta yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk direalisasi.

Dana tersebut diperuntukkan karena RW dianggap sebagai garda terdepan dalam melakukan pengendalian virus Corona atau Pandemi Covid-19 diwilayah masing-masing.

Bacaan Lainnya

banner 300250

“Kita menyadari bahwa grafik Pandemi Covid-19 sedang menanjak terus di Kota Bekasi, ini seperti gelombang kedua. Oleh karenanya gak boleh lengah, dan yang paling terpenting adalah dilingkungan terkecil ada pihak-pihak yang memang menjadi kipernya, supaya warga masyarakat patuh dalam protokol kesehatan yang di anjurkan oleh Pemerintah. Nah, RW Sinaga ini konsepnya kita dukung. Kemarin di KUA PPAS Perubahan kita anggarkan sebesar Rp 3 Milyar lebih untuk 1000 lebih RW yang ada di Kota Bekasi selama tiga bulan sesuai dengan jumlah RW se Kota Bekasi,” ungkap Ustuchri kepada medialingkar.com, Senin (21/9/2020).

Cluster Covid-19 di Kota Bekasi inikan khas, sambung Politisi asal PKB tersebut, banyak Cluster keluarga, maka partisipasi lingkungan itu menjadi sesuatu yang akan signifikan menentukan.

“Contoh, misalkan sekarang di DKI, itu Gubenur DKI Jakarta merubah kebijakan karena orang ketika isolasi mandiri cenderung tidak ketat, tidak mengikuti Protokol Kesehatan. Makanya di DKI, walaupun OTG terus dirawat di Rumah Sakit. Nah, di Kota Bekasi dengan adanya RW Siaga sebetulnya, oke karena keterbatasan fasilitas isolasi dirumah masing-masing, nah pengawasannya oleh siapa? Salah satunya ya bagian dari RW Siaga ini, disamping pencegahan,” terangnya.

Disinggung soal kapan realisasi Anggaran insentif tersebut cair, Ustuchri menjawab insyaallah di Bulan Oktober nanti.

“Kita ketok palu kira-kira akhir bulan ini, mudah-mudahan besok kita sudah Paripurna. Prinsip-prinsipnya sudah kita setujui di KUPA-PPASnya, hanya itu tinggal penjabaran dan saya kira tidak terlalu banyak dirubahlah. Jadi insyaallah Program ini bisa jalan dan kita dukung betul,” terang Ustuchri.

Ustuchri menambahkan, saat ini trendnya kita sedang naik terus, aktifitas masyarakat juga sekarang sudah makin tinggi, tetap prinsipnya sama, 3 M (Menggunakan masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak) dan banyak-banyak dirumah aja kalau gak perlu-perlu amat diluar.

“Kita berharap kepada seluruh teman-teman RW agar semakin semangat dengan adanya dana insentif ini walaupun saya kira kurang memadai untuk Anggaran Rp 1 Juta ntuk satu RW, tetapi dalam kondisi Covid-19 ini dan keuangan Daerah yang sedang turun draktis saya kira ini good deal yang sangat bagus. Kita juga berharap agar partisipasi masyarakat juga semakin kuat, karena sekali lagi ini kepentingan kita bersama, persoalan nyawa,” imbuhnya.

Ditanya terkait sistem pencariannya, Ustuchri mengatakan saya kira sama seperti dana insentif RT/RW sebelumnya, langsung ke rekening masing-masing.

Menyikapi perihal Kota Bekasi tidak mengikuti kebijakan yang diterapkan oleh Gubernur Anies Baswedan terkait PSBB, Ustuchri mengutarakan bahwa DKI ini khas, berbeda dengan Kota Bekasi. DKI itu pusat atau tujuan dari para commuter, jadi penduduk DKI siang sama penduduk DKI malam itu jauh lebih banyak dari penduduk DKI siang.

“Jadi, kalau di Kota Bekasi itu clusternya di Keluarga, di Kabupaten Bekasi itu di Pabrik, kalau di DKI itu banyak cluster perantauan. Yang pasti kita hormati Pak Anies yang melakukan kebijakan di DKI, karena DKI ini pintu masuk internasional. Dan untuk di Kota Bekasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Wali Kota sudah on the track walau tidak serta merta copy paste tapi tetap melakukan Jam Malam. Nah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi sebenarnya PSBB Mikro. Kita disini, lewat RW Siaga diminta kewaspadaannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, dana intensif untuk RT dan RW telah ditiadakan sejak 2019 karena adanya keterbatasan dana. Tidak hanya RW, ketua RT serta pengurus dan kader Posyandu dan juga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ikut dihentikan.

Padahal pada 2018 lalu pengurus RT masih menerima insentif sebesar Rp 1.250.000, sedagkan untuk RW sebesar Rp 1.750.000 dan kader Posyandu mendapatkan insentif sebesar Rp 400.000.(YD)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan