Buntut Presiden Jokowi Ke Bekasi Dinilai Keliru Beri Keterangan Pada Wartawan, Pejabat Humas Ditumbal Walikota Bekasi?

  • Whatsapp
banner 468x60

MEDIA LINGKAR INDONESIA — Perihal kunjungan Presiden Jokowi dalam rangka menerapkan kebijakan New Normal yang dicanangkan diwilayah Kota Bekasi dengan mengunjungi Mall Summarecon, berbuntut dimutasinya salah seorang pejabat Humas Kota Bekasi karena di nilai keliru memberikan keterangan kepada pers.

Sehingga, keterangan tersebut Walikota Bekasi merasa malu dengan statement pejabatnya dan akhirnya meminta maaf kepada Presiden Jokowi.

Bacaan Lainnya

banner 300250

Padahal, menurut salah satu pejabat di Kota Bekasi, sebenarnya tidak ada yang keliru dengan statement Kasubag Humas tersebut, mengingat apa yang disampaikan salah satu Kasubag pada Bagian Humas Setda adalah isi materi yang disampaikan dalam rakor para Kepala OPD bersama Walikota Bekasi.

“Tidak ada yang keliru, subtansinya sama. Bahwa Bekasi akan dijadikan contoh di Indonesia sebagai wilayah pertama yang akan diterapkan new normal,” ujar pejabat yang enggan disebutkan namanya kepada medialingkar.com, Sabtu (30/5/2020).

Menurut dia, saat itu Walikota dalam Rakor memang menjelaskan bahwa Bekasi menjadi percontohan sebagai Wilayah yang akan diterapkan sebagai New Normal.

“Saat itu, pemilik Sumarecon mungkin melihat akan ada pemberlakuan New Normal dan Kota Bekasi yang pertama dan kemudian mereka meminta ijin untuk buka. Bahkan termasuk dibuka semuanya tenant-tenant (Pemilik/penyewa Toko) sebagaimana yang disampaikan Walikota dalam rakor tersebut,” ujar pejabat yang belakangan diketahui Alumni APDN/STPDN.

Lalu dengan dimutasinya salah satu Kasubag Humas Setda Kota Bekasi yang bahkan di sidang etik, sebagai ASN dirinya merasa prihatin.

“Saya prihatin saja, jika dalam dunia militer tidak ada prajurit yang salah, namun mungkin ini menyangkut opini nasional, ya akhirnya ditumbalkan dan sekali lagi saya prihatin dan semoga tidak terulang lagi,” tegasnya.

Sebelumnya, pejabat Humas yang dinilai keliru karena memberikan keterangan kepada awak media sebagaimana diberitakan diberbagai media, Pejabat tersebut menyampaikan bahwa apa yang disampaikan terkait kunjungan Presiden ke Kota Bekasi merujuk pada hasil keterangan Rakor Kepala OPD bersama Walikota dan keterangan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi.

Namun karena imbas pemberitaan tersebut, melahirkan kegaduhan opini dan pejabat Humas tersebut dinilai menjadi penyebab kegaduhan banyak pihak yang menyerang Presiden Jokowi karena kunjungannya ke Kota Bekasi.

Terpisah, Ketua Pusat Kajian Hukum dan Advokasi Bhagasasi (PSHB), Jeni Basauli turut menyampaikan bahwa dalam kunjungan Bapak Presiden ke Kota Bekasi, ada banyak pihak yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya.

Namun, menurut Jeni Basauli selalu Praktisi Hukum bahwa orang yang memanfaatkan kedatangan Presiden ke Bekasi tidak sesuai yang diharapkan, anak buahnya akhirnya ditumbalkan.

“Kenapa harus minta maaf sama Presiden? Toh apa yang disampaikan Humasnya bersumber pada keterangan Walikotanya dalam Rakornya kan? Jika keterangan Humasnya membuat wibawa Presiden dilecehkan dan di bully lawan politiknya, ya memang akibat ada kepentingan politis Walikota dibalik kunjungan Presiden ke Bekasi,” papar Jeni dengan tegas.

Oleh karena itu, Jeni menyayangkan sikap Walikota Bekasi yang memanfaatkan momentum kedatangan Jokowi hanya untuk kepentingan politis dirinya sendiri namun tidak sesuai harapannya.

“Jika pemimpin yang bertanggungjawab, tidak ada anak buah yang menanggung kesalahan, namun pimpinan yang harus bertanggungjawab,” tegas Jeni yang merupakan Mantan Ketua GMNI Kota Salatiga.

(Yudhi)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan