BAS Sebut Kasus PDAM Menutup Komunikasi Rakyat Dengan Wakil Rakyat

  • Whatsapp
banner 468x60

LINGKAR INDONESIA – Dugaan melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian perusahaan daerah air minum (PDAM) oleh Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi, Usep Rahman Salim menjalar ke DPRD Kabupaten Bekasi.

Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi yang merupakan mitra kerja PDAM Tirta Bhagasasi disebut oleh Barisan Anak Serdadu (BAS) Bekasi Raya menutup ruang komunikasi rakyat dengan wakil rakyat. Hal ini dilatari karena wartawan minta tanggapan kepada Ketua Komisi 1, Ani Rukmini.

Bacaan Lainnya

banner 300250

“Coba hubungi pak Jamil Sekretaris Komisi 1, mendalami PDAM karena beliau kan lebih dulu di dewan,” kata Ani Rukmini, kepada wartawan belum lama ini.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen BAS Bekasi Raya, Ragil mengatakan bahwa kasus PDAM Tirta Bhagasasi menjadi sebab tertutupnya komunikasi antara rakyat dengan wakil rakyat.

“Wakil rakyat kok begitu. Apalagi ketua komisi ditanya sama wartawan malah ngelempar, yang dilempar malah nggak ngejawab. Artinya Ketua Komisi 1 tidak ada koordinasi dengan sekretaris komisi untuk menjawab pertanyaan wartawan. Ini menutup ruang komunikasi antara rakyat dan wakil rakyat,” tegas Ragil, Senin (9/11/2020).

Selain Komisi 1, Ragil juga menyebut Kabag Humas dan Hukum PDAM Tirta Bhagasasi cenderung tertutup.

“Buka saja. Kalau memang ada pelanggaran Permendagri dalam pengangkatan karyawan. Akui saja. Buka ke publik SK-nya atas nama siapa saja yang melanggar. Jangan sampai isu yang berkembang ini dibiarkan menggantung,” ujarnya.

Sementara Kabag Kepegawaian PDAM Tirta Bhagasasi, Aminah, saat dikonfirmasi awak media via WhatsApp enggan komentar tanpa ada izin dari pimpinannya.

“Saya bicara harus seizin pimpinan pak. Tunggu informasi dari saya,” singkatnya.(TIM)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan