BAS Bekasi Raya Minta Audit Independen Anggaran BTT Pada APBD TA 2021 Kota Bekasi dan Imbau KPK Mengkaji

Foto : Ragil

LINGKAR INDONESIA – Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam pendanaan pengendalian dan penanganan COVID-19 pada APBD Tahun Anggaran 2021 saat itu adalah melalui Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan pagu anggaran sebesar Rp 175.904.529.562. Sampai dengan tanggal 25 Juni 2021 sisa anggaran BTT saat itu tinggal sebesar Rp 202.435.989.

Hal ini disampaikan langsung oleh Sekertaris Brigade Anak Serdadu (BAS) Bekasi Raya, Agung Ragil kepada wartawan, Minggu (13/2/2022).

Bacaan Lainnya

“Lonjakan kasus yang terkonfirmasi COVID-19 saat ini di Kota Bekasi membutuhkan upaya penanganan secara masif yang pendanaannya tidak mencukupi dari sisa anggaran BTT yang ada. Kecepatan untuk pengendalian dan penanganan COVID-19 sangat diperlukan khususnya di bidang Kesehatan. Oleh karena itu, saat ini Pemerintah Kota Bekasi harus mengambil langkah antisipatif,” terangnya.

Ragil menambahkan, Anggaran BTT penanganan COVID-19 bidang kesehatan diantaranya dipergunakan untuk Tempat Rawat Darurat Penanganan Isolasi Mandiri Non Komorbid COVID-19, Penguatan dan Pengembangaan Layanan 3 Unit RSUD Kelas D, Tempat Rawat Darurat COVID-19 di RSUD Kelas D Teluk Pucung, Pengendalian, Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, serta Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Infeksi COVID-19 di RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid. Langkah tersebut telah mempedomani ketentuan Perundang-undangan diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 dan telah diberitahukan kepada Pimpinan DPRD Kota Bekasi.

“Saat ini ada pertanyaan, apakah realisasi dilapangan benar sebesar itu dana yang dikeluarkan dari Anggaran BTT? Lalu bagaimana bentuk pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran tersebut? Ingat, Pemerintah Kota Bekasi dalam penanganan Covid-19 selalu berlindung di Aturan Pemerintah Pusat,” tegas Ragil.

Untuk itu, lanjut Ragil, kami Brigade Anak Serdadu (BAS) Bekasi Raya yang juga warga Kota Bekasi berharap pasca ditangkapnya Wali Kota Bekasi non aktif Rahmat Effendi oleh KPK ada kesadaran kolektif bahwa semua ini ada pertanggung jawaban di mata Tuhan kelak.

“Dan kami juga meminta agar semua perbuatan selama ini di akui dengan cara bersedia di audit oleh Tim Audit Independen. Selain itu, kami juga berharap agar Aparat Hukum, khususnya KPK turut mengkaji dana APBD Tahun Anggaran 2021 melalui Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kota Bekasi,” pungkasnya. (RED)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan