Anggota DPRD Jabar, Waras: Demi Memutus Mata Rantai Covid-19 Warga Jangan Lengah, Tidak Mudik Demi Kebaikan Bersama

  • Whatsapp

LINGKAR INDONESIA – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan, Waras Wasisto meminta warga untuk tidak mudik pada momen lebaran tahun ini.

Menurut Wakil Rakyat Dapil Kota Bekasi – Kota Depok tersebut, wabah Pandemi Covid-19 masih berlangsung dan jika mudik dilakukan dipastikan penyebaran virus corona bakal semakin mengkhawatirkan.

Bacaan Lainnya

“Saya meminta kesadaran semua pihak, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 maka sebaiknya pada lebaran kali ini tidak mudik,” kata Waras melalui ponselnya, Selasa (4/5/2021).

Salam situasi seperti ini, sambung Waras, diperlukan kesadaran bersama untuk mencegah kemungkinan terburuk dari Pandemi Covid-19.

“Justru dengan tidak mudik dalam situasi seperti ini, kita telah menunjukkan kasih sayang kepada keluarga kita yang ada di kampung. Dalam banyak kasus penyebaran virus corona di daerah berawal dari kedatangan orang dari luar daerah itu,” paparnya.

Selain meminta warga untuk tidak mudik, Waras yang juga Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPRD Jabar menghimbau kepada warga, khususnya yang tinggal di Kota Depok dan Kota Bekasi serta umumnya warga Indonesia untuk terus menerus mematuhi anjuran pemerintah menerapkan Protokol Kesehatan.

“Terkait pandemi Covid-19 yang sekarang kembali mewabah di India dan Asia Tenggara yang memakan korban cukup banyak harusnya menjadi pelajaran penting untuk Indonesia, makanya protokol kesehatan menjadi keniscayaan. Protokol kesehatan harus menjadi way of life atau budaya baru masyarakat Indonesia, jangan sampai lengah dan pongah sekalipun sudah mendapat vaksinasi. India telah menjadi contoh konkrit,” imbuh Waras seraya mengakhiri.

Sebelumnya, Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo dalam keterangan persnya menegaskan larangan mudik adalah narasi tunggal dan merupakan keputusan negara.

“Setelah melalui berbagai pertimbangan matang yang didapat dari data-data yang dikumpulkan selama satu tahun terakhir, maka larangan mudik adalah narasi tunggal. Tidak boleh ada pejabat manapun yang berbeda narasinya, ini keputusan politik negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dari ancaman Covid-19 gelombang kedua,” kata Doni Monardo.(Gz)

Tinggalkan Balasan