Anggota DPRD, H. Arif: Rapid Test Covid-19 Di Stadion Chandrabaga Melanggar Imbauan Presiden Dan Maklumat Kapolri

  • Whatsapp
banner 468x60

MEDIA LINGKAR INDONESIA – Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan maklumat tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona atau Covid-19. Maklumat dengan nomor Mak/02/III/2020 itu diterbitkan sejak Kamis (19/3/2020) lalu ditujukan untuk meminimalisasi penyebaran wabah Virus pandemi tersebut.

Bacaan Lainnya

banner 300250

Namun sayang, maklumat itu tidak berlaku berlaku diwilayah Kota Bekasi. Sebab, di Komandoi Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Pemerintah Kota Bekasi melakukan rapid test Covid-19 yang dilakukan kepada 365 tenaga medis di Stadion Patriot Chandrabaga, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim Fraksi PDI Perjuangan dengan tegas mengatakan sangat menyayangkan hal tersebut karena bertentangan dengan himbauan Presiden dan Maklumat Kapolri.

“Saya sangat menyayangkan apa yang hari ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi terkait rapid test Covid-19 yang dilakukan kepada 365 tenaga medis di Stadion Patriot Chandrabaga. Inikan bertentangan dan melanggar atas apa yang dihimbau Bapak Presiden RI serta Maklumat Kapolri,” tegas Arif kepada MEDIA LINGKAR INDONESIA, Rabu (25/3).

Kalau mereka, lanjut Arif, mengadakan kegiatan tersebut, ini jelas bertentangan. Karena imbauan Pemerintah Pusat itu tidak boleh melakukan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang.

“Namun dengan adanya program Gubernur yang bertentangan dengan imbauan Pemerintah Pusat sekaligus terhadap Maklumat Kapolri tapi kenapa kegiatan itu tetap dilakukan? Kita ini sedang mawas diri dengan kejadian-kejadian yang terjy saat ini dihampir semua wilayah, tapi kenapa Kota Bekasi ini terlalu berani? Di Jakarta, orang pesta nikahan saja untuk saat ini dilarang,” terang Arif seraya bertanya.

Kinerja Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Bekasi-nya saja, lanjut Arif, tidak mampu akan menjalankan tugas dalam pelayanan publik dengan maksimal terlebih tidak kooperatif didalam menjalin tali komunikasi.

“Dimata kita Kadinkes memang sudah tidak mampu. Jabatan ini harus dikasih sama orang yang benar-benar mampu. Jadi apa yang disampaikan oleh Dinkes dalam Rapim (Rapat Pimpinan) kemarin itu tidak terbukti. Kesiapan mereka itu bohong,” tegasnya.

Kita berharap, sambung Arif, Pemerintah Kota Bekasi jangan menabrak lagi aturan-aturan yang sudah ditentukan dan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini untuk kebaikan Masyarakat Kota Bekasi. (Yudhi)

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan