MEDIA LINGKAR INDONESIA – Hasan Basri, Aktivis Mahamuda Bekasi yang juga Pengamat Kebijakan Publik mengutarakan bahwa saat ini banyak OPD Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi jadi Cluster Covid-19, dan Pegawai Kota Bekasi masih bekerja normal, Wali Kota Bekasi dinilai hanya gugurkan kewajiban dalam penanganan Covid-19 dilingkungan Pemkot Bekasi.
“Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi menjadi cluster baru Covid-19 lantaran sejumlah ASN terpapar covid 19. Namun kejadian luar biasa yang mewabah diberbagai OPD, tidak ada tindakan pencegahan secara tegas dan nyata yang dilakukan oleh Walikota Bekasi, dan itu bisa kita lihat di Minggu-minggu ini,” tegas Hasan kepada medialingkar.com, Selasa (14/7/2020).
Kami menilai, sambung Hasan, Wali Kota melakukan pencegahannya sangat parsial dan tidak efektif bahkan terkesan hanya menggugurkan kewajiban saja.
“Penilaian atas apa yang dilakukan oleh Walikota Bekasi, hal itu dapat dilihat dari apa yang disampaikan Walikota Bekasi melalui rilis yang disampaikan Kabag Humas Pemkot Bekasi. Protokol pencegahannya sangat parsial. Yang terpapar positif diperintahkan isolasi atau dirawat, kemudian tracking. Hanya sampai situ subtansi pencegahannya,” paparnya.
Dengan kejadian luar biasa yang terjadi dilingkup Pemerintah Kota Bekasi, kata Hasan, harusnya Walikota Bekasi memperhatikan serius anak buahnya.
“Ini malah diwajibkan terus-terusan bekerja. Contohlah bagaimana Polsek Tambun, ketika ada anggotanya positif seluruh Polsek di stop pelayanan karena menghindari wabah Covid-19. Contoh juga kejadian di Pasar Pramuka Jakarta dimana pedagang terpapar seluruh Pasar aktifitasnya dihentikan,” tandas Hasan.
Sayang, hingga berita ini diturunkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati belum bisa dimintai keterangannya.(YD)
(Yudhi)
