Aktivis Kesehatan: Kapolda Harus Bersikap Tegas Terhadap Wali Kota Bekasi Terkait Kerumunan Acara Musda KNPI

  • Whatsapp

LINGKAR INDONESIA – Polda Metro Jaya diminta untuk memproses Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kota Bekasi yang digelar dengan mengabaikan protokol kesehatan. Bahkan, acara tersebut berujung ricuh dan membuat Aktivis peduli akan kesehatan, Yopi angkat bicara.

Yopi mengatakan, di Pemerintah Kota Bekasi melarang keramaian lebih dari lima orang. Namun, Rabu (23/12/2020) kemarin Walikota Bekasi, Rahmat Effendi justru memberi izin.

Bacaan Lainnya

“Bahkan, hadir untuk membuka acara tersebut, kan aneh,” papar pria yang akrab di panggil Opay, Kamis (24/12/2020).

Untuk itu, lanjut Opay, Polda Metro Jaya kalau berani juga harus tangkap Walikota Bekasi.

“Jangan cuma berani sama Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang di periksa karena kerumunan dimasing-masing wilayahnya,” tegas Opay.

Opay memprediksi, Musda KNPI Kota Bekasi bakal menjadi klaster baru karena diduga/kemungkinan ada peserta yang reaktif pada saat acara ini mau di buka.

“Walikota Bekasi melanggar UU Kesehatan. Kami yang peduli akan kesehatan di masa pandemi ini mendesak Kapolda metro jaya tangkap walikota bekasi jangan tebang pilih, masa Gubernur DKI dan Jawa Barat saja yang di periksa, ini yang jelas-jelas terjadi kericuhan karena mengizinkan tidak di tangkap buktikan kalau memang Kapolda Metro berani dan tidak tebang pilih dalam menegakkan Hukum dan Aturan,” ungkapnya.

Selanjutnya, kata Opay, Bapak Kapolri Jenderal Idham Azis baru saja mengeluarkan surat telegram terkait penegakan protokol kesehatan Covid-19. Surat telegram bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020 itu ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo. Salah satu perintah dalam surat itu adalah agar jajaran kepolisian menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelanggar protokol kesehatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Apabila dalam penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah tentang penerapan protokol kesehatan Covid-19 ditemukan adanya upaya penolakan, ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas kamtibmas, maka lakukan upaya penegakan hukum secara tegas terhadap siapapun, seperti dikutip dari surat telegram tersebut,” pungkasnya.(YD)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan