Akhirnya, Kasus Proyek Pembangunan Mako Satpol-PP Saling Lempar Tanggungjawab

  • Whatsapp
banner 468x60

MEDIA LINGKAR INDONESIA – Indie, yang kala itu menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan di pelaksanaan kegiatan pembangunan Kantor Mako Satpol PP dan BPBD Kota Bekasi saat dikonfirmasi terkait perkembangan kasus durinya melimpahkan ke Dadang Ginanjar.

Saat ditanya soal kegiatan Mako Satpol-PP apa sudah ada perkembangan dari Polda? Kabar yang didapat dari orang dalam juga dari keluarga Alm. Pak Tulung, apa betul kesalahan ada dalam manajemen kegiatannya dan siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa tsb apakah PA, PPK, PPTK, P.Adm atau Peltek? Apakah penetapan status tersangka atas nama-nama AJ, ER, AR tsb diketahui oleh pimpinan di Dinas? Setahu saya orang-orang tersebut yang telah ditetapkan menjadi TSK adalah dari Pokja? Artinya ada kesalahan dalam perencanaan juga? Apakah betul pada saat penetapan pemenang sudah di arahkan siapa yang akan menjadi pemenangnya? Apakah betul Bu Indie sebagai PPK yang bertanggungjawab atas penetapan pemenang? Apakah betul Pak Tulung sudah membuatkan 2 unit ruko untuk pimpinan di dinas juga orang penting di Kota Bekasi? Apakah betul pengadaan material untuk kebutuhan pembangunan bu Indie terlibat didalamnya (ini informasi dari orang dalam)? Apakah betul ada kelebihan bayar senilai kurang lebih Rp 1 M kepada pemborong? Apakah sudah ada pengembalian atau kelebihan bayar tersebut? Apakah kelebihan bayar tersebut sepengetahuan Kadis sebagai PA? Dengan singkat Indie mejawab,

Bacaan Lainnya

banner 300250

“Yang bisa jawab semua pertanyaan itu adalah PA, Pengguna Anggaran waktu itu
Pak Dadang,” pungkasnya singkat.

Disinggung lagi soal, intinya dari semua pertanyaan tersebut Ibu membenarkan? Hanya yang berhak menjawab pak Kadis? Itu maksud dari jawaban Ibu ya? Indie memilih bungkam.

Terpisah, Zainudin, Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Grasi) Bekasi menerangkan dari data yang didapat dalam draf buku Audit Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 disebutkan Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Belanja Daerah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Bekasi Realisasi Belanja Kurang dari 80%.

“Dalam hal ini salah satunya Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Anggara sebesar Rp 500.292.674.705,00 realisasi Rp 331.074.925.507,55 atau sekitar 66,18% Lebih/Kurang Rp 169.217.749.197,45. Apakah ini yang menjadi salah satu faktor dugaan kasus korupsi yang menyeret Kadis Perkimtan, Dadang Ginanjar yang sekarang menjabat sebagai Kadishub yang merupakan salah satu orang terbaiknya Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi?,” ungkap Zainudin kepada MEDIA LINGKAR INDONESIA seraya bertanya, Sabtu (28/3).

Zainudin menambahkan, adapun Hambatan dan Kendala yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Anggara sebesar (Disperkimtan) pada tahun 2018 mempunyai pagu anggaran belanja sebesar Rp 500.292.674.705,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp 331.074.925.507,55 atau 66,18%.

“Bentuk rincian realisasi belanja kegiatan yang kurang dari 80% sebagai berikut; Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pemerintah di Jalan Pangeran Jayakarta Samping Kantor Kelurahan Harapan Mulya dengan Anggaran sebesar Rp 5.761.624.250,00 Realisasi Rp 3.610.445.000,00 atau 62,66% Sisa Rp 2.151.179.250,00,” bebernya.

Zainudin menegaskan, ia bersama rekan- rekannya akan memantau terus perkembangan kasus tersebut agar menjadi jelas.

Terpisah, mantan Kasubdit Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya, AKBP Bhakti Suhendrawan saat dikonfirmasi terkait perkembangan kasus dugaan Korupsi pada proyek pembangunan gedung Mako Satpol PP Kota Bekasi mengatakan kalau dirinya bukan Kasubdit Tipidkor lagi.

“Sekarang itu digani oleh Pak Eko Prasetyo,” pungkasnya.

Seperti yang diketahui sebelumnya, Unit Tipikor Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan. Saat ini pihak polisi masih melakukan penghitungan kerugian negara atas indikasi korupsi didalam penggunaan anggaran.

Dalam kasus tersebut Tim Penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa 3 orang staf di Dinas Perkimtan Kota Bekasi yakni AJ, ER dan AR. Bahkan kata salah satu dari tiga staf Dinas Perkimtan statusnya sudah dinaikkan menjadi tersangka namun tidak ditahan.

Diketahui, pada anggaran Tahun 2017, Pemkot Bekasi membangun belasan proyek yang menelan biaya hingga Rp 1 Triliyun. Selain pembangunan gedung, anggaran jumbo itu digelontorkan untuk pembangunan jalan dan folder air yang diusulkan langsung oleh Pemerintah Kota Bekasi pada tanggal 11 Maret 2017 silam yang diketahui oleh Wali Kota, Rahmat Effendi.

(Yudhi)

 

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan