Abdul Muin: PDAM Tirta Bhagasasi Masih Milik Kota Dan Kabupaten Bekasi

  • Whatsapp
banner 468x60

LINGKAR INDONESIA – Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied menegaskan bahwa hingga sampai saat ini Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi (PDAM TB) masih menjadi milik Kota dan Kabupaten Bekasi.

Karenanya, kata politisi asal Fraksi PAN tersebut, wacana pemisahan aset PDAM TB perlu dikaji supaya transparan tanpa ada kepentingan yang membonceng di dalamnya.

Bacaan Lainnya

banner 300250

“Bhagasasi ini masih milik Kota dan Kabupaten, harusnya ini digaris bawahi. Tidak bisa serta merta, semena mena, baik Bupati, DPRDnya juga Dirum dari Bhagasasi mencoreng sebuah kesepakatan MOU yang belum disepakati mengenai pemisahan aset ini,” ujarnya kepada awak media, Senin (21/9/2020).

Muin – sapaan akrabnya menambahkan, terkait hal tersebut pihaknya sudah melakukan kajian ke BPKP, dan hasil appraisal yang sudah dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Effendi rais menyatakan bahwa sudah ada proses penawaran yang telah dilakukan dan sudah disetujui oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yakni penawaran atas 199 dan penawaran bawah 155.

“Nah, penawaran dari Bupati kepada Pemkot Bekasi kan 181 (untuk pemisahan aset), tidak melebihi batas atas dan tidak melebihi batas bawah. Kami diminta pimpinan atas surat Wali Kota untuk melakukan kajian apakah 181 ini kita terima atau minta penawaran ulang,” terangnya.

Dijelaskan Muin, dalam Memorandum Of Understanding (MOU) yang telah dibuat, aset Kota Bekasi sebesar 45 persen dan aset Kabupaten sebesar 55 persen pengguna saham yang dimiliki sejak awal. Perhitungan yang telah dilakukan appraisal Efendi rais hanya ada 8 PSU yang ada jadi aset di Kota Bekasi.

“Kalau ada yang bilang 15 persen itu darimana?, itu masih tercantum belum ada perubahan 45 dan 55 persen, ada perjanjianya sejak sebelum pemekaran,” tegas Abdul Muin.

Ia pun menyatakan prihatin dengan sikap anggota DPRD Kabupaten Bekasi tersebut yang dianggapnya terlalu ambisius untuk melakukan pemisahan aset.

“Kami sangat menyayangkan teman teman DPRD Kabupaten itu terlalu ambisius untuk melakukan pemisahan aset. Nanti kalau data data ini sudah clear semua kita juga ingin melakukan pemisahan (aset PDAM). Tapi kita tidak mau gegabah, kita harus lihat secara hukumnya, peraturanya dan jangan sampai dibalik ini ada kepentingan yang bermain,” pungkasnya.(YD)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan