ABBRI Meminta Pemerintah Kota Bekasi Transparan Terkait Penggunaan Anggaran Dana Covid-19

  • Whatsapp
banner 468x60

LINGKAR INDONESIA – Ditengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang kini masih melanda Indonesia membuat Aktivis Bekasi Bersama Rakyat Indonesia (ABBRI) bergegas untuk melakukan audit dari beberapa temuan lapangan terkait penggunaan Anggaran dana wabah Covid-19.

Saat melakukan Konferensi Pers di SekBer (Sekretariat Bersama) Jl. Bulak Kapal, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, salah satu Pengurus ABBRI, Usman Nazarudin mengatakan jika ditengah-tengah situasi yang sedang darurat dimana kita di hadapkan dengan persoalan Covid-19 tentu menjadi satu kewajiban kita bersama sebagai Negara untuk bisa menyelesaikan wabah Covid-19 yang telah terjadi di Negara kita ini.

Bacaan Lainnya

banner 300250

“Berbagai upaya dilakukan Pemerintah mengatasi dampak penyebaran Covid-19 yang semakin massif. Salah satunya, terbitnya Perpu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19,” ungkap Usman, Sabtu (19/9/2020).

Bahkan, kata Usman, di jadikan peluang untuk meperkaya diri sendiri dan menyampingkan keselamatan rakyat dan menyampingkan UU itu sendiri.

“Salah satu yang kami duga bahwa Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan RSUD dr. CHASBULLAH ABDUL MADJID Kota Bekasi yang terletak di wilayah Pemerintah Kota Bekasi memainkan Anggaran Covid-19. Bilamana melakukan dan terbukti meyalahgunakan anggaran Covid-19 jika dilakukan dalam keadaan bencana yang terjadi saat ini akan di kenakan sanksi seberat beratnya yaitu ancaman pidana mati di atur dalam UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR),” tegas Usman.

Usman menjelaskan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan semua pihak baik dipusat maupun di tingkat daerah agar transparan dan akuntabel dalam mengunakan anggaran penangulangan Covid-19, Firli menminta agar semua pihak agar jangan sedikitpun bermain-main dalam penggunaan dana wabah Covid-19.

“Dengan ini kami sedikit menyimpulkan dari beberapa temuan, Bahwa Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan RSUD dr. CHASBULLAH ABDUL MADJID Kota Bekasi berpotensi memainkan anggaran Covid-19, Maka dari itu kami Aktivis Bekasi Bersama Rakyat Indonesia (ABBRI) menyadari akan terjadinya hal ini maka kami melakukan musyawarah bersama Kawan-kawan (ABBRI) dengan hasil keputusan bersama ini,” terangnya.

Usman menambahkan, untuk itu kami meminta Walikota Bekasi dan Inspektorat Kota Bekasi untuk menyelesaikan persoalan yang kami duga adanya persengkongkolan dalam penggunaan Anggaran dana Covid-19.

“Tidak hanya itu, kami juga meminta kepada penegak hukum untuk juga ikut campur dalam hal yang terjadi di Kota Bekasi. Dan untuk semua elemen-elemen Mahasiswa Se-Indonesia untuk juga segera menggawal anggaran dana Bencana Covid-19 di Daerahnya masing-masing agar anggaran dana bencana Covid-19 ini jelas Terealisasikan dengan baik dan terarah,” imbuhnya.(YD)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan