5 Paket Proyek APBD TA 2017 Langgar Rekomendasi Kemendagri? Kejagung Diminta Tingkatkan Dari Penyelidikan Ke Penyidikan

  • Whatsapp
banner 468x60

MEDIA LINGKAR INDONESIA – Saat ini, sebanyak lima (5) paket proyek besar Multiyears yang berasal dari dana APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran (TA) 2017 disasar oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) karena disinyalir salah satu modus penggangsiran APBD melalui proyek APBD tersebut penuh dengan rekayasa dan banyak melanggar aturan.

“Proyek multiyears yang menelan anggaran hampir 300 miliyar adalah proyek yang penuh rekayasa antara Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi. Proyek ini tidak ada kajian, lalu tiba-tiba menjadi proyek multiyears. Namun Walikota Bekasi meminta di multiyearkan ke Dewan Kalimalang,” ujar salah seorang Pejabat Kota Bekasi kepada medialingkar.com yang tidak mau disebutkan namanya, Jum’at (5/6/2020).

Bacaan Lainnya

banner 300250

Lebih lanjut, Pejabat tersebut menjelaskan kenapa proyek itu Multiyears meski tidak ada kajian dan kenapa DPRD menyetujui proyek multiyears tersebut?

“Padahal sudah ada rekomendasi Kemendagri tidak perlu proyek multiyears, tapi kenapa Walikota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi mengabaikan rekomendasi Kemendagri, ada apa,? ” tandas pejabat tersebut, sambil bertanya heran.

Sementara itu, Sahat P. Rikky Tambunan, salah seorang Pengamat Kebijakan Publik dan selaku Wakil Ketua Kadin Kota Bekasi dengan tegas mengatakan sedikitnya ada lima paket proyek Multiyears yang berasal dari APBD tahun 2017 dan proyek Multiyears masing-masing di antaranya pembangunan gedung teknis bersama anggaran Rp 73,6 M, kantor Dishub dengan pagu anggaran Rp 20,3 M, Rehabilitasi Lapas Bulakapal Rp 83,8 M, RSUD pelayanan baru Rp 70 M dan pembangunan kantor Imigrasi menelan anggaran Rp 33,1 M.

Rikky Tambunan menjelaskan jika Walikota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi abai dengan rekomendasi Kemendagri, dia lebih menilai ada konspirasi antara Walikota dengan DPRD.

“Loh, kenapa diabaikan oleh Walikota dan DPRD, itu jelas abai dan melanggar. Dan hal ini juga menumbuhkan kecurigaan baik kepada Walikota maupun kepada DPRD jangan-jangan ada udang dibalik batu ketika Walikota dan Dewan mengabaikan rekomendasi Kemendagri,” ujar mantan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi tersebut.

Oleh karena itu, Rikky berharap Kejaksaan Agung untuk segera menetapkan tersangka dibalik perampokan APBD 2017 Kota Bekasi.

“Kami mohon Kejagung segera tingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan, karena khawatir ada para pihak yang tengah berusaha mengaburkan barang bukti dan membungkam orang orang yang memang tahu masalah perampokan APBD tersebut,” tegasnya.

Informasi yang didapat, sambung Rikky, Amran selaku PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) Kota Bekasi menambah daftar nama yang dipanggil oleh Kejagung yang sebelumnya Indry selaku Pejabat Disperkimtan dan Imam.

“Roy Sekda harus bertanggu jawab karena dia saat itu sebagai Ketua Panitia Anggaran di Tahun 2017. Tangkap perompak uang rakyat,” pungkasnya.

Sayang, hingga berita ini diturunkan, mantan Sekda Pemkot Bekasi, Rayendra Sukarmaji hingga berita ini diturunkan dirinya belum bisa dikonfirmasi.

(Yudhi)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan