MEDIA LINGKAR INDONESIA – Walikota Bekasi, Rahmat Effendi menginstruksikan para pegawai seluruh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk terus masuk bekerja tanpa libur meskipun hari libur selama wabah pandemi terus terjadi. Hal itu disampaikan langsung oleh Hasan Basri Aktivis Mahamuda Bekasi.
Menurut Hasan yang juga selaku pengamat sosial di Bekasi, tidak hanya itu, jika para pegawai Pemkot merasa keberatan akan disuruh mengundurkan diri. Hal ini sepintas terlihat kalau seorang Walikota sudah kehabisan akal dan membabi buta demi sebuah pencitraan, dia hanya memanfaatkan tenaga atau aparatur dibawahnya tanpa melihat suasana kebatinan para anak buahnya yang sedang melaksanakan ibadah puasa dan besarnya resiko yang dihadapi.
“Jika tidak mau mengikuti perintahnya untuk masuk bekerja, seluruh pegawai diminta untuk mengundurkan diri, baik Pejabat, Apari Sipil Negara (ASN) maupun Tenaga Kerja Kontrak (TKK), itu informasi yang saya dapat,” tegas Hasan kepada medialingkar.com, Jum’at (1/5).
Hasan mengungkapkan, adanya ancaman kepada Pegawai baik ASN/Non ASN untuk mengundurkan diri tersebut, disampaikan Walikota pada saat rapat di Stadion Patriot Chandrabaga pada Kamis (30/4) lalu.
“Mensikapi adanya perintah Walikota, Bapak Rahmat Effendi yang meniadakan hari libur dan memaksakan seluruh pegawainya bekerja ditengah wabah pandemi ini, bahwa Walikota tidak bijaksana dan malah mengorbankan pegawainya. Kasihanilah ASN dan TKK bekerja dibawah ancaman dengan disuruh mengundurkan diri,” ujar Hasan.
Hasan pun menyayangkan hal tersebut, seharusnya Rahmat Effendi memperlihatkan kepemimpinannya yang mengayomi seluruh pegawainya, selain melindungi masyarakatnya.
“Meskipun dalihnya menolong dan membantu masyarakat, tapi tidak harus menumbalkan pegawainya apalagi ini diancam untuk mengundurkan diri,” paparnya.
Hasan mengutarakan bahwa jika pegawai diancam dan dipaksa bekerja apalagi ditambah dalam suasana Ramadhan ini tentunya baik fisik maupun psikis pegawai Pemkot Bekasi sangat terguncang.
“Bapak Rahmat Effendi terlihat seperti tidak konsisten, dia menerbitkan edaran WFH tapi implementasinya dia melarang WFH,” tegasnya.
Hasan menambahkan, kalaupun ada keinginan untuk mensukseskan monitoring Covid-19 di masyarakat, seharusnya dia (Walikota) mampu menggerakkan juga elemen yang ada di masyarakat, apakah RT/RW dan Karang Taruna untuk lebih membantu Pemerintah.
“Seharusnya Walikota Bekasi bisa ambil contoh yang dilakukan oleh Gubernur DKI, sebab DKI Jakarta sangat konsisten dengan kebijakan PSBB bahwa ASN tidak dilibatkan secara masif namun hanya OPD-OPD tertentu yang betul-betul dilibatkan dalam kegiatan lapangan. Janganlah karena tidak kemampuan menggerakkan elemen yang ada di masyarakat lantas dia dengan seenaknya memerintahkan anak buahnya di jajaran Birokrat dengan semena-mena,” ujarnya.
Dan mudah-mudahan, sambung Hasan, PSBB tahap dua ini bisa berjalan sesuai dengan rencana, serta terkait distibusi Bansos dan APD betul-betul terdistribusi dengan baik dan benar,” ujarnya seraya mengakhiri.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Karto saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa waktu libur ya libur.
“Yang di maksud Pak Wali walau dalam keadaan libur pada saat dibutuhkan tetap hadir dan monitor dalam kondisi wabah Covid agar perkembangan terus terpantau
kalau keberatan saya yakin tidak ada yang keberatan, semua siap dan bekerja iklas” jawabnya dengan sikat.
(Yudhi)
