H. Solihin: PPP Kota Bekasi Mengusulkan Anggaran Rp 300 Milyar Untuk Penanggulangan Covid-19

  • Whatsapp
banner 468x60

MEDIA LINGKAR INDONESIA – Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan bantuam Anggaran dalam penanganan Covid-19 buat Kota Bekasi dalam bentuk program bantuan yakni sebesar Rp 500 ribu yang rinciannya Rp 350 ribu dalam bentuk sembako dan Rp 150 ribu uang tunai.

Adapun data yang dihimpun Pemprov Jabar terkait Keluarga Miskin dan Rentan Miskin (KRTS) untuk wilayah Kota Bekasi tercatat sebanyak 54.532 dari kurang lebih 2,9 juta jiwa jumlah penduduk yang ada di Kota Bekasi saat ini.

Bacaan Lainnya

banner 300250

Menyikapi hal tersebut, H. Solihin, Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi Golkar Persatuan mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangkan kenapa Pemprov Jabar sudah mengasih slot 54 ribu lebih kok kita diturunkan dari itu, malah kalau bisa harus nambah sesuai dengan keperluan kebutuhan.

“Tentunya kita harapkan, melalui Dinas Sosial, Camat dan Lurah yang melibatkan RT/RW, mengalokasikan bantuan dari Pemprov Jabar tersebut harus betul-betul tepat sasaran. Jangan sampai floating-floating bantu tersebut salah sasaran,” tegas Solihin yang juga selaku Ketua DPC PPP Kota Bekasi kepada medialingkar.com, Rabu (8/4).

Yang paling di utamakan, sambung Gushol – sapaan akrabnya, seharusnya yang sudah berstatus Orang Dalam Pemantauan (OPD). Mereka yang lebih penting diperhatikan dan harus dikarantina agar penyebaran wabah virus Corona atau Pandemi Covid-19 tidak semakin meluas.

“Untuk itu saya mengimbau sekaligus meminta kepada semua stakeholder harus bisa mengawal ini, dalam arti warga yang berstatus ODP dan ini menjadi perhatian yanh prioritas untuk mendapatkan bantuan. Karena bagaimanapun dia, anggaplah orang mampu tapikan disaat menjalankan isolasi mau tidak mau dia harus tidak boleh bekerja,” imbuhnya.

Didalam mendapatkan bantuan dari Provinsi ini apa sih kriteria-kriteriannya, sambung Solihin, sasaran itu memang sangat penting, tapi saran saya yang paling utama itu ya yang sudah berstatuskan ODP, itulah yang harus menjadi prioritas mendapatkan bantuan.

“Kita juga meminta kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk segera menganggarkan pagu Anggaran untuk penanganan Covid-19 ini, apalagi saat ini Kota Bekasi masuk dalam Zona Merah. Saya atas nama Ketua DPC PPP mengusulkan Anggaran tersebut sebesar Rp 300 Milyar untuk penanganan-penanganan penanggulangan Covid-19 ini, seperti pembelian Alat Pelindung Diri (APD),” terangnya.

Menurut Solihin, isolasi itu tidak harus di Rumah Sakit sebab di Rumah Sakit tersebut sangat riskan dengan penyeberan wabah virus Covid-19 tersebut. Didalam rumah masing-masing juga bisa kita lakukan, yang biasa disebut dengan cara isolasi mandiri.

“Dan untuk itu Pemerintah juga harus hadir, memberikan asupan masukan yang sehat terlebih sunsui makanan dan obat-obatan. Contoh, misalnya di Kelurahan Aren Jaya ada warga yang berstatus ODP, libatkan RT/RW dan Lurah setempat untuk melakukan pemagaran, ini warga pasien ODP jangan dikasih kemana-mana. Lalu kebutuhannya dipenuhi. Jangan orang disuruh berdiam dirumah namun kebutuhan tidak diakomodir ya tidak bisa, mana mungkin warga mau apalagi yang hidupnya pas-pasan, mengharapkan rejeki harian,” paparnya.

Solihin berharap, dengan adanya bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk warga masyarakat Kota Bekasi, Dinas terkait harus transparan dan sasaran harus tepat, warga yang berstatus ODP itulah yang di utamakan.

“Bagaimana soal pendataan, disitulah dibutuhkan keseriusan pihak Kelurahan serta Dinas Sosial serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, melakukan pendataan dengan benar agar bantuan yang didapat terakomodir dengan benar serta tepat sasaran,” pungkasnya.

Terpisah, saat dikonfirmasi terkait dengan adanya bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Ahmad Yani dengan singkat mengatakan, “Silahkan ke pa taufik ketuanya, Ketua team,” jawabnya singkat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi, Taufiq Rahmat Hidayat saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kami bekerja sebagai Tim Terpadu Pengendalian Bansos dalam penanganan COVID-19 Kota Bekasi.

“Bukan hanya Disdukcapil. Tugas pendataan ada di Kecamatan Dan Kelurahan,” pungkasnya.

(Goez)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan